Surat 7 Januari 1566, Ketika Kesultanan Aceh Tunduk Kepada Turki Usmani

Di awal tahun 2020, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berencana melakukan kunjungan ke Indonesia untuk merayakan 70 tahun hubungan diplomatik yang telah terjalin harmonis. Namun jauh sebelum dua negara tersebut menjadi Republik, hubungan nusantara dengan Kesultanan Turki Usmani  telah terjalin dengan baik di abad 16 Masehi

Kesultanan Aceh adalah kerajaan yang pertama kali berhubungan dengan pemerintahan Turki Usmani. Kala itu yang berkuasa di Aceh adalah Sultan Alauddin Riayat Syah yang dikenal sebagai peletak dasar kebesaran Aceh. Ia naik takhta tahun 1537 sampai 1568 M, menggantikan Sultan Salahudin.

Di bawah kekuasaannya, Kesultanan Aceh berkembang pesat menjadi Bandar utama di Asia, terutama bagi pedagang muslim mancanegara. Hal tersebut disebabkan  Portugis telah menguasai Malaka tahun  1511 M sehingga pedagang muslim enggan mengunjungi Malak. Maka jalur jalan perdaganganpun berubah. Saudagar-saudagar Muslim yang berdagang di Malaka berganti ke Aceh. Jalan dagang yang sebelumnya dari Laut Jawa ke utara melalui Selat Karimata kemudian ke Malaka, pindah jalur melewati Selat Sunda kemudian menyusur pantai Barat Sumatera terus ke Aceh.

Dalam menghadapi tentara Portugis yang dianggap sewenang-wenang terhadap umat Islam di Malaka, Sultan Alauddin Riayat Syah yang bergelar al-Qahar menjalin kembali hubungan persahabatan  dengan Kesultanan Usmani Turki dengan mengirim surat kepada Sultan Sulaiman Al-Qanuni, penguasa Turki tahun 1494-1566 M yang dikenal  cakap.  

Permintaan bantuan tersebut dilayangkan dalam sepucuk surat bertanggal 7 Januari 1566 Masehi. Isinya menerangkan bahwa Sultan Aceh meminta bantuan agar Sultan Turki mengirimkan angkatan laut dengan kelengkapan senjata dan meriam ke Aceh. Dengan bantuan tersebut Sultan Aceh berjanji Portugis dapat dihancurkan. Sultan Aceh juga meminta tolong untuk dikirimkan beberapa baschilikcha (meriam raksasa buatan Orban) yang dapat menghancurkan benteng

Selain itu, Sultan Aceh juga meminta agar Gubernur Jendral Mesir dan Yaman mengizinkan utusan Aceh memasuki wilayah pemerintahan Turki. Karena dulu, saat Karamanoglu menjabat Gubernur Gujarat telah membantu Aceh dengan mengirimkan duta Turki bernama Luthfi Bey dan pengikutnya ke Aceh bersama para pembuat meriam dan kuda yang dikirimkan Turki. Maka Sultan Aceh memohon dikirmkan kembali beberapa pembuat benteng dan kapal yang berbakat,

Persekutuan Aceh dengan Turki Utsmani sebenarnya  sudah berlangsung sejak tahun 1530-an. Menurut Fernão Mendes Pinto, Sultan Aceh merekrut 300 prajurit Utsmaniyah, beberapa orang Abesinia dan Gujarat, serta 200 saudagar Malabar untuk menaklukkan Tano Batak pada tahun 1539.

Kedatangan Lutfi Bey ke Aceh menjadi penting bagi dua kesultanan tersebut. Seperti disebutkan diatas, Lutfi Bey sebelumnya pernah berkunjung ke Aceh membawa bantuan atas permohonan Sultan Alauddin Riayat Syah. Ia melaporkan keadaan Aceh kepada Sultan Turki. Dalam laporannya Aceh disebutkan sebagai tempat yang strategis, baik sebagai pusat perdagangan maupun menjadi benteng terdepan dalam menghadapi misi Kristen yang dibawa Portugis ke di Nusantara. Maka Sultan Turki kemudian mengirimkan bantuannya sehingga Aceh saat itu dapat membangun angkatan perangnya dengan baik

Surat tanggal 7 Januari merupakan surat kedua yang diajukan Sultan Aceh dan dibawa oleh duta Aceh, bernama Husein, yang memiliki nama lain Batete. Selain menyatakan memohon bantuan, Sultan Aceh juga antusias untuk menjadi bawahan Kesultanan Ottoman. Namun surat tersebut tidak sampai ke tangan Sultan Sulaiman Al-Qanuni yang saat itu telah wafat saat berperang di Szigetvar Hungaria.

Dikisahkan utusan Sultan Aceh saat pergi ke Turki mengantaran surat membawa lada sebagai oleh-oleh untuk Sultan Sulaiman, namun karena Sultan tidak ada, maka utusan dari Aceh mesti menunggu lama. Untuk membiayai hidup selama di tanah rantau, mereka akhirnya menjual lada tersebut sampai akhirnya tinggal secupak.

Surat Sultan Aceh baru dibalas pada 20 September 1567 oleh Sultan Selim II, pengganti Sultan Sulaiman Al-Qanuni yang berjanji akan memenuhi permintaan Sultan Alauddin Riayat Syah. Ia segera mengirimkan armada lengkap sebanyak 15 kapal layar. Namun  armadanya ternyata tidak pernah mencapai Aceh karena dialihkan tujuannya untuk memadamkan pemberontakan di Yaman.

Walau demikian, bantuan itu datang jua. 2 kapal dari Kesultanan Turi akhirnya berlabuh di Aceh antara tahun 1566–1567. Setelah itu sejumlah armada lain menyusul ke Aceh dipimpin oleh Kurdoglu Hizir Reis. Sultan Salim Khan juga mengirim 40 orang ahli artileri untuk melatih pasukan meriam dan pasukan berkuda Kesultanan Aceh, termasuk mengajari membuat dan memperoduksi meriam ukuran sedang, senapan putar bergagang dan arquebus (Senapan kopak). Untuk membalas bantuan tersebut, Kesultanan Aceh membayarnya dengan mutiara, berlian, dan rubi. 

Pada tahun 1568,  Armada Aceh beserta tentara bayaran Utsmaniyah berkekuatan 15.000 orang menyerang Malaka. Namun Kapten Dom Leonis Pereira berhasil mempertahankan kota Malaka  atas dukungan Kesultanan Johor. (Pd)

Sejarah Kesultanan Aceh pada Masa Sultan Ali Mughayat Syah. Pondasi Kerajaan Islam yang Kuat

Kesultanan Aceh Darussalam merupakan salah satu kerajaan Islam paling berpengaruh di Nusantara pada abad ke-16 hingga 17. Kerajaan ini tidak hanya berperan sebagai kekuatan politik dan militer di wilayah barat Indonesia, tetapi juga sebagai pusat penyebaran Islam yang penting. Era fondasional dari kesultanan ini dimulai dengan kepemimpinan Sultan Ali Mughayat Syah, seorang tokoh kunci yang membentuk arah dan karakter Kesultanan Aceh.

Latar Belakang dan Kenaikan Tahta

Ali Mughayat Syah (memerintah 1496–1530) merupakan raja pertama Kesultanan Aceh Darussalam. Ia mendirikan kerajaan ini dengan menggabungkan dua entitas politik lokal, yakni Kerajaan Lamuri dan Kerajaan Aceh, melalui ikatan kekeluargaan dan kekuatan militer. Menurut Taufik Abdullah dalam Sejarah Umat Islam di Asia Tenggara (2002), Ali Mughayat Syah berhasil mengonsolidasikan kekuasaan dan memproklamasikan berdirinya Kesultanan Aceh sekitar tahun 1496 Masehi.

Kebijakan Islamisasi dan Pendidikan

Salah satu langkah penting yang diambil Sultan Ali Mughayat Syah adalah menjadikan Islam sebagai fondasi utama kerajaan. Ia mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam dan menjalin hubungan dengan pusat-pusat keilmuan di Timur Tengah, seperti Mekkah dan Mesir.

Menurut Anthony Reid dalam The Blood of the People: Revolution and the End of Traditional Rule in Northern Sumatra (1979), kebijakan ini memperkuat posisi Aceh sebagai "Serambi Mekkah", pusat keilmuan Islam terkemuka di Asia Tenggara. Dakwah Islam pun diperluas ke daerah-daerah taklukan.

 Pada masa pemerintahan Sultan Ali Mughayat Syah, Kesultanan Aceh melakukan ekspansi militer ke wilayah pesisir timur dan barat Sumatra. Beberapa wilayah seperti Daya (sekarang Aceh Barat Daya) dan Pedir (Pidie) berhasil dikuasai.

Ia juga mengusir kekuatan Portugis dari wilayah pesisir Aceh. Dalam Sejarah Nasional Indonesia Jilid III (Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, 2008), disebutkan bahwa Mughayat Syah adalah sosok pertama di Sumatra yang secara aktif memerangi kehadiran Portugis yang ingin menguasai jalur perdagangan rempah-rempah.

Perdagangan dan Ekonomi

Kesultanan Aceh pada masa awal pemerintahannya juga berkembang sebagai pelabuhan dagang penting. Bandar Aceh menjadi tempat persinggahan saudagar dari Arab, Persia, Gujarat, hingga Tiongkok. Aceh mengekspor lada, kapur barus, dan hasil bumi lainnya, serta mengimpor barang mewah dan tekstil dari India dan Tiongkok.

Hal ini diperkuat oleh Denys Lombard dalam Kerajaan Aceh: Zaman Sultan Iskandar Muda (1607–1636), yang menuliskan bahwa kebijakan awal Mughayat Syah dalam membangun jaringan niaga internasional menjadi pondasi kemakmuran Aceh di masa mendatang.

Hubungan dengan Dunia Islam

Ali Mughayat Syah menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan Islam lainnya seperti Kesultanan Utsmaniyah (Turki Ottoman), Kesultanan Gujarat, dan Kesultanan Malaka sebelum jatuh ke tangan Portugis. Hubungan ini memperkuat legitimasi Aceh sebagai negara Islam berdaulat di mata dunia Muslim.

Menurut Azyumardi Azra dalam Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII (2004), jaringan ulama dan pelajar Aceh yang menempuh pendidikan ke Timur Tengah mulai terbentuk sejak masa ini, meski berkembang pesat di masa-masa berikutnya.

Akhir Pemerintahan dan Warisan

Sultan Ali Mughayat Syah wafat pada tahun 1530 dan digantikan oleh putranya, Sultan Salahuddin. Warisan pemerintahan Ali Mughayat Syah tidak hanya berupa ekspansi wilayah dan stabilitas politik, tetapi juga berupa identitas Islam yang kuat yang terus melekat pada Kesultanan Aceh hingga keruntuhannya pada abad ke-20.

Kesimpulan

Kepemimpinan Sultan Ali Mughayat Syah memainkan peran penting dalam meletakkan dasar-dasar Kesultanan Aceh sebagai kerajaan Islam yang kuat dan berdaulat. Melalui kebijakan ekspansi, Islamisasi, dan perdagangan internasional, Aceh tidak hanya menjadi kekuatan politik, tetapi juga pusat peradaban Islam yang disegani di Asia Tenggara.